Loading...
News

GPN Program Pemersatu Bank di Indonesia

Dilansir dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Bab I Pasal I, “Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, switching, dan services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional”. Dengan begitu GPN menjadi terobosan untuk menghapus sekat-sekat yang selama ini diciptakan melalui peraturan dari masing-masing bank, yang dimana pada awalnya  untuk mengakses kebutuhan perbankan maupun transaksi hanya bisa dilakukan pada bank yang sama.

 

Melalui GPN ini pemilik kartu debit bank tertentu dapat melakukan transaksi melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) atau perangkat electronic data capture (EDC) bank lain. Pemersatu semua proses transaksi antarbank itu nantinya adalah sebuah logo GPN berupa burung garuda berwarna merah yang akan ada di setiap kartu debit dan kartu uang elektronik. Jadi untuk kelebihan dari program ini adalah GPN ini bisa menekan biaya administrasi bulanan di bank, biaya transfer hingga biaya cek saldo. Ini karena seluruh sistem pembayaran sudah terkoneksi dan menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara bisa lebih mudah. Contohnya saat ini penarikan tunai ATM Mandiri dengan bank lain menggunakan jaringan ATM bersama dikenakan biaya Rp 7.500, cek saldo Rp 4.000 kemudian biaya transfer online Rp 6.500. Hal ini akan menjadi lebih murah karena nantinya seluruh infrastruktur dan sistem akan terkoneksi. Selain itu keamanan data transaksi para nasabah pun juga terjamin, karena semua diperoses di dalam negri, sehingga data tidak bertebaran kemana-mana. Dan juga yang terpenting dapat menghemat devisa negara secara besar.

Dilain sisi program ini juga masih memiliki beberapa kekurangan seperti, faktanya GPN versi Bank Indonesia justru menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan berujung pada oligopoli beberapa perusahaan switching lokal. Persaingan usaha yang tidak sehat tercermin dari aturan batasan modal pemain asing yang tidak konsisten. Dalam PBI No.19/8 terdapat klausul bahwa perusahaan asing harus memiliki modal dalam negeri minimum 80%. Artinya, perusahaan asing yang telah beroperasi puluhan tahun dengan status PMA penuh, harus mendivestasi bisnisnya hingga hanya memilki 20% saham saja. Aturan 80:20 ini tidak berdasar dan rentan menabrak aturan lainnya di jasa keuangan lainnya seperti perbankan dan asuransi. Lalu masalah berikutnya berkaitan dengan masalah biaya yang dibebankan ke konsumen. Kasus penolakan masyarakat terhadap pungutan top up e-money. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah nilai transaksi e-money sampai Juli 2017 baru mencapai 1,14% dari seluruh transaksi pembayaran di Indonesia. Bahkan rasio penggunaan uang elektronik di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan Malaysia, Singapura dan Thailand. Keputusan untuk menerapkan biaya top up karena bank merasa pantas memungut biaya itu karena mahalnya biaya investasi infrastruktur e-money jelas cukup aneh. Ini menandakan tingkat inovasi sistem pembayaran di Indonesia tidak menciptakan efisiensi yang merupakan tujuan utama GPN.

Please follow and like us:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *